NasDem Tetap Dukung Pemerintah Kendati Tedho Edhy Dicopot dari Menko Polhukam
Partai NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK, kendati kadernya, Tedjo Edhy Purdijanto dicopot sebagai Menko Polhukam.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberhentikan sekaligus mengangkat sejumlah menteri baru. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Johnny G Plate menyatakan perombakan kabinet hak prerogratif presiden.
Plate menjelaskan bahwa posisi Partai Nasdem tidak berubah untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019. Kendati ada menteri dari partainya Tedjo Edhy Purdijanto dicopot dan digantikan dengan Luhut Binsar Panjaitan.
“Posisi Partai NasDem itu sangat jelas, sejak awal saat koalisi untuk mendukung pemerintah Jokowi-JK. Yang kami bangun adalah koalisi tanpa syarat,” ujar Plate dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Partai NasDem rela ketika Presiden menilai kader Partai Nasdem tidak cukuf efektif sebagai menteri lalu digantikan dengan orang lain. “Yang terpenting hasil dari perubahan tersebut mendapatkan respon pasar secara positif,” jelas anggota Komisi XI DPR itu.
Ia berharap nama-nama baru dalam Kabinet Kerja cukup dapat diterima positif oleh pasar baik terkait perekonomian dan sosial politik. Semakin cepat pergantian Kabinet Kerja semakin lebih baik pemerintah menjalankan RAPBN 2016.
Saat ditanyakan terkait posisi Luhut yang mengantikan Tedjo, Plate menilai bahwa yang mengatur serta menilai cocok atau tidaknya pergantian posisi itu hanyalah seorang presiden.
“Saya menilai keduanya (Tedjo dan Luhut) sebetulnya memiliki kinerja yang cukup baik. Hanya saja persepsi publik Luhut lebih baik ketimbang Pak Tedjo. Pak Luhut yang menggantikan Pak Tedjo ke depannya bisa melanjutkan kinerja yang baik dari sebelumnya. Dengan memperbaiki komunikasi publik dan kinerja Menko Polhukam dalam mendorong stabilitas politik dalam negeri,” beber dia.
Partai NasDem, menurut Johnny akan selalu mendukung kebijakan serta keputusan presiden yang mementingkan kepentingan bangsa terutama dalam hal pergantian kabinet.
“Inilah sebagaimana yang menjadi pandangan Pak Surya Paloh (Ketua Umum). Janganlah kepentingan kelompok melampaui atau mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Inilah makna dari prinsip restorasi kita," terang Plate.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.