TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pihaknya menemukan adanya transkasi mencurigakan dari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019.

Dari 48 calon yang kini sudah lolos tahap seleksi, 10 diantaranya memiliki rekening yang mencurigakan.

Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan hasil penelusuran tersebut ke Presiden Joko Widodo.

"Hasil temuan kita ada sekitar sepuluh orang yang rekeningnya bermasalah. Temuan ini sudah kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian diserahkan kepada Pansel (Panitia Seleksi)," kata Yusuf saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Yusuf mengatakan rekening dianggap bermasalah karena ditemukan adanya transaksi yang tidak wajar.

Berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK, lanjut dia, ditemukan ada calon yang mendapatkan pemasukan lebih banyak dari profil pendapatan secara normal.

"Misalkan gajinya lima juta, tapi yang masuk lebih dari itu. Ini menjadi indikasi adanya transaksi tidak wajar," terang Yusuf.

Dikonfirmasi terkait temuan PPATK ini, Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Betti Alisjahbana mengaku sudah menerima hasil analisis dari PPATK tersebut.
Namun ia enggan berkomentar mengenai isi dari temuan tersebut yang menyebutkan adanya 10 orang calon yang memiliki rekening bermasalah.

"Pansel menerima dari PPATK iya. Tapi jumlahnya saya tidak mau buka," kata Betti saat dihubungi terpisah.

Walau demikian, ia menegaskan bahwa hasil dari PPATK ini menjadi pertimbangan bagi Pansel dalam menentukan siapa calon yang lolos seleksi tahap tiga dan melanjutkan pada seleksi tahap empat.

Ia mengungkapkan, Rabu sore ini Pansel akan mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi tahap tiga.

Hingga Rabu pagi Pansel masih terus melakukan pembahasan untuk menentukan siapa yang lolos seleksi dan siapa yang tidak.

Menurutnya, Pansel akan merampungkan pembahasan tersebut hari ini agar dapat segera diumumkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Hari ini pengumuman jam dua siang. Ini sekarang belum selesai, masih dibahas oleh Pansel," ucap Betti.