Tak Libatkan KPK, Istana Berdalih Sudah Pantau Lama Menteri Pengganti
Istana berdalih Presiden Jokowi sudah memperhatikan sejak lama latar belakang menteri baru yang diangkatnya, sehingga tidak melibatkan KPK.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, memastikan alasan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi orang-orang yang diangkat menjadi menteri pengganti.
"Jadi presiden sudah melakukan pelacakan sangat lama tentang berbagai hal ,dan ini (perombakan kabinet, red) bukan proses mendadak," ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Pratikno mengakui proses perombakan kabinet terkesan mendadak lantaran tidak ada informasi pendahuluan terkait siapa menteri yang akan mengisi posisi menteri yang dirombak.
"Ini Proses yang sudah panjang dan keputusannya memang baru kemarin dilakukan. Sepertinya mendadak dalam konteks administrasinya, tetapi proses pengurusannya sudah sangat lama," beber Pratikno.
Presiden Joko Widodo mengganti lima menteri dan seorang pejabat setingkat menteri. Pelantikan mereka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015) siang.
Pada awal pembentukan Kabinet Kerja sekitar 10 bulan lalu, Jokowi melibatkan KPK menelusuri rekam jejak calon menteri sebelum mengumumkan susunan kabinet. Hal itu untuk memastikan para menterinya "bersih". Cara yang sama tak dilakukan Jokowi saat merombak dan mengangkat menteri baru.
Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, Jokowi sebelumnya tidak meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak mereka yang akan masuk Kabinet Kerja. "Dan bukan sesuatu yang imperatif," ujar dia kemarin.
Indriyanto menganggap permintaan Presiden ke KPK untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri bukanlah suatu kewajiban. Menurut dia, penyusunan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Mereka yang dilantik dan menempati pos baru di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan posisi Indroyono Soesilo. Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.
Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan. Kemudian, Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.
