TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (14/8/2015), sore, mengunjungi museum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Pantauan Tribunnews.com, Presiden tiba di museum yang letaknya di gedung nusantara atau biasa disebut gedung Kura-Kura itu sekitar pukul 16.00 WIB.

Jokowi masih mengenakan setelan jas berwarna hitam dan dasi merah, sementara JK mengenakan setelan jas hitam dan dasi berwarna kuning.

Ditemani sejumlah pimpinan Parlemen, diantaranya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua MPR Agus Hermanto, Ketua DPD Irman Gusman, Jokowi-Kalla masuk ke dalam museum tanpa menulis di buku tamu.

Di depan museum terdapat prasasti bertuliskan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENCANANGAN PENATAAN KAWASAN PARLEMEN, Jakarta, 14 Agustus 2015, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA."

Seharusnya prasasti tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi hari ini, namun entah mengapa Presiden melaluinya begitu saja kemudian langsung masuk ke dalam museum.

Media pun tidak diperkenankan mengikuti Jokowi-Kalla serta pimpinan Parlemen, sehingga tidak bisa melihat lebih detail kunjungan mereka.

Selain ditemani pimpinan Parlemen, Jokowi-Jusuf Kalla juga ditemani oleh sejumlah menteri dan anggota dewan, diantaranya Menko PMK Puan Maharani dan anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat.

Prasasti yang tidak ditandatangani oleh Jokowi ini adalah simbol dari tujuh proyek besar yang dicanangkan di gedung DPR RI.

Selain perpustakaan, proyek lain yang direncanakan akan dibangun DPR adalah alun-alun demokrasi, akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek besar DPR ini sudah disinggung oleh Ketua DPR RI Setya Novanto saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Dia meminta Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan itu.

"Kami juga mengharapkan perkenan Presiden untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia," kata Novanto.