TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak usulan pembangunan 7 mega proyek DPR RI.

Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang melemah dan kenaikan harga bahan pokok yang menghimpit masyarakat, ICW menilai penghematan keuangan negara harus dilakukan pemerintah.

"Pemerintahan Presiden Jokowi harus tegas untuk itu. Defisit anggaran makin lebar, ekonomi melemah, kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu mempertanyakan apa kepentingannya untuk publik," ungkap Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas kepada Tribunnews.com, Kamis (20/8/2015).

Apalagi, kata dia, 7 mega proyek DPR tersebut tidak melalui proses penggaran yang benar dan dibahas bersama dalam pembahasan APBN, alias ujug-ujug muncul ke publik.

"Di tengah kenaikan harga barang pokok, kenapa DPR terlalu sibuk memperjuangkan kepentingannya itu? Bukan memperjuangkan kepentingan publik? Tunjukkan dulu kerja, integritas, semangat pemberantasan korupsi. Ini Sudah hampir setahun target-target kerja DPR masih belum dikerjakan. Kerja dulu baru bicara sarana dan prasarana apa yang akan makin menunjang kerja," cetusnya.

Lebih lanjut Firdaus mengingatkan pemerintah mengenai prinsip penganggaran di tengah ekonomi melemah.

"Lakukan penghematan anggaran dan kerjakan agenda prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah. Khususnya pembangunan infrastruktur daerah dan kepentingan masyarakat luas serta pemerataan pembangunan. Sedangkan 7 mega proyek DPR ini, mekanisme penganggaran juga belum ditempuh. Jadi bisa dikesampingkan," tegasnya.