TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan DPD Komite 4 dari Naggroe Aceh Darussalam (NAD), Ghazali Abbas mengatakan bahwa di NAD, banyak dana desa yang masih tertahan di bank pemerintah sehingga program pemerintah daerah tidak berjalan secara baik.

"Banyak transfer dana yang mengalami keterlambatan dan disimpan di Bank. Banyak rakyat Aceh yang mengeluh kepada saya agar tranfer dana desa tidak tertahan di Bank," ujarnya saat diskusi tentang UMKM di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Ghazali menambahkan bahwa hal tersebut merupakan dampak pertumbuhan ekonomi melambat dan daya beli masyaakat juga semakin lemah karena di masyarakat di daerah tidak dapat menikmati program yang sudah dicanangkan oleh pemda dan pemerintah pusat.

"Faktanya saat ini kehidupan mulai susah, lapangan kerja untuk angkatan kerja tidak banyak. Sehingga daerah belum merasakan pembangunan Nawacita yang diprogramkan oleh pemerintahan Jokowi," tambahnya.

Selain itu, Ghazali mengingatkan kepada pemerintah harus ada Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis) yang jelas kepada pemerintah daerah agar seluruh pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan program yang ada.

Diakuinya saat ini, pemerintah daerah banyak dikatakan oleh pemerintah pusat tidak siap dengan pembangunan. Namun, pada kenyataannya, pemerintah pusat yang tidak memberikan bimbingan dan arahan yang baik agar program terus berjalan sesuai rencana.

"Jangan salahkan pemerintah daerah yang tidak siap. Mereka berfikir tidak ada juklak dan juknis sehingga sulit untuk melaksanakan program dari pemerintah pusat. Kementerian terkait harusnya dapat mengerti tentang hal itu," kata Ghazali.