TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diresahkan kabar bahwa Kantor Staf Presiden menggandeng badan intelijen Negeri Amerika Serikat (AS), Central Intelligence Agency (CIA), mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data.

Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi Whats App, Blackberrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah isu tersebut. Ia mengatakan justru pembentukan badan tersebut untuk menangkal intervensi intelijen asing.

"Justru, pembangunan cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," ujar Luhut sesuai siaran persnya, Minggu (23/8/2015).

Luhut mengatakan penguatan teknologi cyber ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.

"Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," kata Luhut.

Luhut pun bakal menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal, Lembaga Sandi Negara, Deputi bidang Cyber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika, bergabung.

"Juga pakar IT Indonesia untuk turut mengabdi," ujar Luhut.

Luhut juga sadar bahwa masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan cyber. Sistem itu bakal tetap berjalan di tiap lembaga, namun badan cyber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Sebelumnya, masyarakat diramaikan dengan desas-desus bahwa KSP akan berkerja sama dengan lembaga intelijen CIA untuk memantau percakapan masyarakat dalam aplikasi sosial dalam Big Data. Padahal, Big Data sendiri adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data.

"Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data," kata Luhut.

Luhut juga menyatakan bahwa tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo.