TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun tujuh proyek di Kompleks Parlemen menuai kritik. Mantan Menteri Perhubungan Emil Salim mempertanyakan kepekaan anggota DPR terhadap situasi ekonomi nasional yang terimpit tekanan ekonomi global ini.

"Di tengah krisis ekonomi, nilai tukar menuju Rp 15.000, DPR mau membangun tujuh proyek prestisius? Ke mana pikirannya? Di mana sense of crysis (kepekaan terhadap keadaan)," kata Emil saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Emil menilai DPR sedianya membantu pemerintah ke luar dari krisis ekonomi, bukan malah memikirkan alokasi anggaran untuk menambah fasilitas anggota Dewan.

"Kita dalam ekonomi (sedang) krisis. Kita perlu membantu pemerintah ke luar dari krisis ekonomi ini. Mereka di sana malah bicara santai perlu anggaran untuk mengharumkan kamar-kamar DPR," kata Emil.

Sikap parlemen yang demikian tersebut dinilainya menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum berorientasi kepada demokrasi partai politik. Politik yang dijalankan Indonesia, kata dia, cenderung berorientasi bisnis.

Emil juga menyoroti banyaknya partai politik di Indonesia. Menurut dia, partai politik di Indonesia rata-rata mengusung ideologi yang sama. Hal yang membedakan hanyalah tokoh yang menjadi pemimpin partai tersebut. Atas dasar itu, Emil menilai partai politik rawan dijadikan sebagai alat untuk berbisnis politik.

"Total partai politik ada 73. Lantas semuanya sama memperjuangkan kebangsaan, Pancasila, satu kelompok. Kelompok lain memperjuangkan agama. Apa beda Golkar, Demokrat, dan PDI-P yang semuanya nasionalis? Bedanya ketuanya. Ketuanya umumnya orang yang punya uang. Mungkin enggak timbul partai karena partai jadi kesempatan berbinsis politik sehingga partai tidak sehat, tidak mendorong pengajaran ideologi Pancasila," tutur Emil.

Ia juga mengimbau agar para ahli politik memberikan pencerahan agar arah politik Indonesia bisa mendorong praktik demokrasi yang benar, yaitu demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat. DPR rencananya akan meminta alokasi sebesar Rp 600 miliar-Rp 700 miliar dalam APBN 2016.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. Selain pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, lima proyek lainnya yang direncanakan DPR ialah museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Penulis: Icha Rastika