TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) bukanlah opsi terakhir akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi terkait maraknya perusahaan yang melakukan PHK.

Dikabarkan, sudah terdapat 30.000 buruh dari berbagai perusahaan yang di PHK.

"Jangan sampai gelombang PHK terjadi karena sekarang sudah mulai ada data 30 ribu di PHK. Jangan ambil langkah PHK sebagai opsi terakhir," kata Dede di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Dede mencontohkan, langkah yang dapat diambil pemerintah antara lain dengan menunda penarikan pajak perusahaan atau dengan cara mempercepat dalam pencairan kredit pemberian usaha.

"Kami harap pemerintah bisa jaga stabilitas bahan pokok. Masih banyak solusi lain," tuturnya.

Dede pun mengkritisi dengan peluang tenaga kerja asing yang mendominasi di Indonesia. Menurutnya, ada puluhan ribu TKA (tenaga kerja asing) yang bekerja di Tanah Air.

"Pada 2014 memang sekitar itu (70 ribu TKA tambahan). 50 persen itu dari Cina, Jepang dan Korea. Cukup besar. Artinya harus diantisipasi dampak serbuan ini," tuturnya.

Masih kata Dede, pemerintah harus mengantisipasi maraknya TKA yang tiap tahun mengadu nasib di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan pekerja lokal.

"Jangan semua job diberikan ke TKA. Cukup dikasih ke supervisor keatas," tandasnya.