Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang belum memposisikan dirinya secara kuat.

Selain KPK, ada juga Polri dalam kejaksaan. Dua lembaga ini lebih dulu ada dan memiliki jaringan yang luas dibanding KPK. Jika tidak memperkuat posisi tersebut, KPK bisa terseret ke wilayah yang bermuatan politik.

"Oleh karena itu KPK perlu memetakan dirinya dalam posisi yang lebih tepat sedemikian sehingga tidak mudah untuk ditarik ke wilayah yang friksi dengan yang lain-lain," ujar Kuntoro Mangkusubroto di KPK, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia (UKP4) era Presiden SBY itu mengingatkan masalah koordinasi antarlembaga kepada KPK.

Kuntoro menyoroti pembangunan KPK di daerah. Menurut bekas Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia era Presiden Soeharto itu, pembangunan KPK di daerah harus disertai sistem nilai yang kukuh.

"Biasanya begitu dibangun perwakilan atau cabang di daerah ini, maka penegakan nilai-nilai ini merupakan tantangan yang paling berat. Saya kira ini yang paling perlu diperhatikan KPK," ujar Kuntoro.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara era Presiden Abdurahman Wahid itu bertemu dengan pimpinan KPK. Ia diterima Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Ia mengatakan KPK sengaja mengundang Kuntoro untuk membicarakan rencana strategis KPK periode 2015-2019.

"Kalau renstra itu rencana jangka menengah, KPK kan sudah ada 2011-2015. Berikutnya yang 2015-2019 tentu kita harus sinergikan dengan stranas (strategi nasional). Pakar ya tentu kita undang yang berpengalaman di lembaga publik," kata Zul.