TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meminta buruh bisa memahami kondisi perekonomian di Tanah Air yang sedang lesu.

Namun, Luhut berjanji bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan para buruh. Termasuk upah yang layak dan dana pensiunnya.

"Tetapi penyelesaian ini tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, karena baru enam bulan pemerintahan berjalan secara efektif. Jadi tidak perlu berbicara yang tidak jelas," kata Luhut usai bertemu para Presiden serikat pekerja dan buruh di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).

Menurut Luhut yang juga merupakan Kepala Staf Presiden itu, dalam dialog tadi, ia mencoba menjelaskan bagaimana buruh dapat memahami keadaan ekonomi saat ini.

Menurutnya, dengan kondisi sekaranag, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk dalam memberikan pemenuhan hak bagi buruh.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri yang juga hadir dalam pertemuan dengan para buruh tersebut mengatakan pemerintah secara prinsip telah memahami berbagai tuntutan yang disampaikan para buruh. Hanif mengungkapkan hasil dialog tersebut akan menjadi fokus pembahasan di kementerian terkait.

"Kami tidak ambil kesepakatan, tapi ada kesepahamam bersama soal kebijakan pemerintah untuk memajukan kualitas hidup buruh, tetapi juga memahami kondisi ekonomi saat ini," kata Hanif.

Untuk diketahui dalam pertemuan dengan pihak buruh itu, Luhut juga ditemani oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).‎ Sementara para petinggi buruh yang hadir, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir.‎