Mahfud MD: Pemerintah Mau Penegakan Hukum atau Pembangunan Ekonomi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan pemerintah harus membuat fokus atau prioritas terkait soal ekonomi atau penegakan hukum.

Mahfud menyadari bahwa ternyata di tengah kondisi perekonomian Indoneisa yang melambat, para penegak hukum yang galak ternyata dicopot dan diganti pejabatnya.

"Persoalannya sekarang, mau penegakan hukum atau pembangunan ekonomi? Ini adalah dilema. Di situlah pentingnya arah perencanaan yang jelas," kata Mahfud di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/8/2015).

Kata Mahfud, perencanaan tersebut mendesak diputuskan mengingat kasus korupsi di Indonesia ternyata sangat mengerikan.

Mahfud mencontohkan satu kasus korupsi yang ditangani di KPK ternyata melibatkan banyak orang. Itu belum lagi kasus yang ditangani Kejaksaan dan Polri.

"Ini yang harus disadari kita semua. Jangan sampapi bangsa ini nanti tiba-tiba hancur begitu saja karena korupsi," tukas Mahfud.

Sekadar informasi, di saat Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri mengusut kasus dugaan korups di PT Pelindo II, Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso justru dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).