TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Adian Napitupulu, meminta Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan parlemen.

Langkah tersebut sebagai upaya agar proses pemeriksaan terhadap Fadli terkait pertemuan dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bisa dijalankan secara adil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

"Saya kira Pak Fadli Zon mundur saja dulu. Ini untuk memastikan proses penegakan kode etik yang fair," ujar Adian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai bahwa sikap Fadli selaku pimpinan DPR telah merusak martabat Indonesia di mata internasional.

"Anggota DPR RI itu punya posisi yang luar biasa terutama pimpinannya. Tidak boleh itu dia datang ke kampanye bakal calon presiden negara lain. Fadli Zon bilang itu bukan kampanye, itu hanya perasaan dia saja," kata dia.

Ia juga menyayangkan sikap Trump, yang memperlakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Fadli layaknya orang biasa pada saat konferensi pers di Trump Plaza, New York, Kamis (3/9/2015).

Selain merusak martabat Indonesia di mata dunia, Adian menilai sikap Donald Trump membuat anggota DPR lainnya menjadi tersinggung.

"Perlakuan Donald Trump terhadap Setya Novanto dan Fadli Zon, dia (Donald Trump) tinggal dulu dia pidato, terus dia pergi, lalu mungkin ada yang mengingatkan, dia balik lagi. Kita juga tersinggung kok pimpinan DPR diperlakukan seperti itu?" kata dia.

Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan DPR dan Trump pada saat kampanye calon presiden AS merupakan tindakan yang tidak etis.

"Sangat tidak etis Pak Setya Novanto, yang merepresentasikan kehormatan DPR dapat amanat dari rakyat, eh datang ke acara kampanye itu," ujar Maman.

Ia juga mengapresiasi langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melakukan pengusutan atas persoalan tersebut.

Maman menilai tindakan tersebut merupakan momentum bagi MKD untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang bersikap adil.

"Ini menjadi momen penting apakah MKD betul-betul bisa memproses, jangan lihat Pak Setya Novanto sebagai ketuanya tapi lihat dia sebagai anggota DPR biasa sama seperti kita, lalu proses itu harus diselesaikan," kata Maman.

MKD telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPR di Ruang MKD, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2015) kemarin.

Pelapor itu adalah Rieke Dyah Pitaloka, Charles Honoris, Budiman Sudjatmiko, dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDI-P.

Maman dari F-PKB dan Akbar Faisal dari Fraksi Nasdem juga turut memberikan dukungan terhadap pengaduan tersebut.

Menurut Adian, tim pelapor mengklaim telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk membuktikan sikap Novanto dan Fadli melanggar Kode Etik Dewan.

Bukti itu berupa video dan artikel-artikel pemberitaan dari media mancanegara, seperti The Straits Time dengan judul artikel Donald Trump: Do they like me in Indonesia? dan Bloomberg dengan judul artikel Donald Trump Pledges Loyalty to the Republican Party in True Trump Fashion.

KOMPAS.com/Dylan Aprialdo Rachman