TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung meninjau ke lapangan terkait kabar banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki keterampilan, bekerja di Indonesia. Fahri mendatangi pabrik Semen Merah Putih di Bayah, Lebak, Banten, Rabu (9/9/2015) yang berdasarkan informasi banyak mempekerjakan TKA yang berkategori unskill labour tersebut.

Menurut Fahri kedatangannya ke pabrik semen yang di operasikan oleh PT Cemindo Gemilang tersebut untuk melihat apakah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang atau tidak.

"Aturannya kan jelas dari UU Tenaga ‎Kerja, Perpres, hingga Permennya tidak ada celah bagi pekerja asing tanpa keteremapilan bekerja di Indonesia," katanya.

Menurut Fahri dari hasil sidaknya, terdapat ratusan pekerja asing di pabrik semen Merah Putih tersebut sejak pertama kali dibangun 2013 lalu. Kebanyakan mereka bekerja membangun infrastruktu pabrik semen.

"Nah nati kita telusuri apakah ratusan ‎pekerja tersebut semuanya profesional atau tidak," paparnya.

Menurut Fahri keberadaan pekerja asing tanpa keterampilan (Unskill labour) ‎tentunya sangat menggangu. Lantaran mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan orang Indonesia. Oleh karenanya undang-undang mengatur itu.

"Seharusnya investasi berdampak pada penyerapan tenaga kerja, namun apabila banyak unskill labour, maka jumlah pengangguran di Indonesia tidak akan berkurang," katanya.

Menurut politisi PKS itu, selama ini tidak mudah bagi warga asing bisa bekerja di Indonesia. Sekalipun orang tersebut ‎memiliki pasangan orang Indonesia.

"Makanya saya bingung, apabila pekerja asing atau unskill labour, secara gelondongan mendapatkan izin bekerja di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan tidak ada niatan atau maksud melarang warga asing mencari nafkah di indonesia. Namun ia ingin semua warga asing yang bekerja di Indonesia harus sesua peraturan yang berlaku. Fahri ragu 10.082 orang TKA yang berada di Banten semuanya profesional.

"Oleh karenanya saya datang ke Banten untuk melihat kondisi di lapangan. Keberadaan unskill labour jelas telah melanggar peraturan yang berlaku," pungkasnya.