TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, sejumlah rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia telah menyampaikan banyak masukan kepada Presiden.

"Kami diskusi panjang terkait aturan-aturan seperti beliau sampaikan ada 1.000 persoalan dan satu persatu kami tangani, kami sampaikan dalam perspektif kami, belum ditangani dengan baik," ujar Ketua Majelis Rektor PTN se-Indonesia, Herry Suharyanto, Kamis (10/9/2015).

Herry yang menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor ini menyampaikan masukan terkait persoalan di perguruan tinggi, seperti kurangnya fasilitas sampai mekanisme pengelolaan kampus.

"Misalnya bagaimana kampus diberi fasilitas, kelola kampus PTN sini, tentu beda kelola dikmen. Kalai perguruan tinggi diberi keleluasaan, otonomi, diberi target kinerja jelas dengan anggaran dan support yang tidak perlu berlebihan, kampus-kampus akan mampu selenggarakan pengambilan keputusan," ucap Herry.

Herry mengatakan pihaknya memberi masukan ke Presiden terkait alokasi bantuan pendidikan bidik misi khusus mahasiswa kurang mampu di bidang finansial. Menurutnya, pemerintah harus mempertahankan dan meningkatkan terus program tersebut.

"Jangan sampai untuk kebutuhan infrastruktur, alokasi bidik misi jadi dikurangi, begitu juga bantuan operasional perguruan tinggi," kata Herry.

Tidak hanya berbicara soal perguruan tinggi saja, Herry mengatakan pihaknya menyampaikan mengenai masalah penyerapan anggaran yang memicu pertumbuhan ekonomi dan persoalan hukum.