Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi pemerintah dinilai mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. Sayang, kebijakan itu belum memberikan intervensi bagi perikanan budidaya rakyat.

"Padahal secara proporsional kegiatan perikanan budidaya lebih besar dari volume produksi perikanan tangkap," ujar Ketua Umum Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Intervensi pemerintah dengan paket kebijakan ekonomi yang dimaksud Riza dalam konteksi ini belum menyentuh pakan murah, benur sehat, maupun harga penjualan ikan yang menguntungkan pembudidaya.

Satu dari sekian strategi tawaran pemerintah adalah memangkas perizinan impor garam. Rencananya, importasi garam tidak perlu mendapat rekomendasi Kementerian Perindustrian tapi cukup melalui Kementerian Perdagangan. Hal ini dapat berdampak buruk.

"Langkah gegabah ini termasuk mengabaikan peran strategis KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam menjaga produksi, berpeluang memperparah kesenjangan data produksi, konsumsi, dan importasi," terang dia.

Sementara kebijakan konversi solar ke gas, KNTI menilai harus segera direvisi. Pasalnya pemerintah mencatat ada 600 ribu nelayan yang harus dilayani. Menurut KNTI, data tersebut tidak akurat. Karena hanya ada 230 ribu armada kapal nelayan bermotor di Indonesia. Bila program tersebut hanya menyasar kapal nelayan kecil saja, jumlahnya jauh lebih sedikit.

Sesuai Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan kecil adalah nelayan dengan ukuran kapal di bawah 5 gross ton (GT), yang berdasarkan catatan KNTI jumlahnya hanya 154 ribu.

Kebijakan konversi tersebut bukanlah hal baru. Pada masa pemerintahan sebelumnya terbukti tidak semua nelayan dapat mudah menerimanya, karena khawatir tabung meledak. Selain itu konverter bahan bakar juga terbatas jumlahnya.

"KNTI berharap akan ada pemantapan terus-menerus terhadap pilihan strategi dalam Paket Ekonomi berikutnya, termasuk memperluas partisipasi nelayan dalam inisiasi, implementasi dan evaluasi program tersebut," beber Riza.