Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mengulang kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam melaksanakan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Diketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal menggelar agenda besar terkait rencana pembangunan negara-negara anggotanya selama 15 tahun mendatang pada minggu di akhir bulan September 2015 ini.

United Nations Summit ke-70 yang bakal digelar di New York, Amerika Serikat itu akan membahas dan mengesahkan agenda utama SDGs. Dalam agenda yang menggantikan Milenium Development Goals (MDGs), sejumlah pemimpin negara di dunia seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Vladimir Putin, Hassan Rouhani, Xi Jinping dan Francois Hollande hadir dalam acara tersebut.

"Pemerintahan sebelumnya baru serius melaksanakan SDGs tahun 2015, padahal agenda Millenium Development Goals (MDGs) disepakati tahun tahun 2000. Terlambat 10 tahun," kata Wahyu dalam diskusi berjudul 'absen hadiri United Nations Summit: indikasi Presiden Jokowi tak serius menindaklanjuti agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Cikini, Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Migrant Care kata Wahyu, melihat masalah migrasi tenaga kerja terelaborasi lebih dalam di SDGs ketimbang di MDGs. Dirinya mencontohkan soal recognisi kontribusi buruh migrant dalam gerak ekonomi dunia.

"Bahkan dalam goal target juga dicantumkan terutama tentang perwujudan kerja layak dan komitmen mengakhiri eksploitasi buruh serupa perbudakan modern. Ini yang juga harus menjadi panduan kebijakan tentang migrasi tenaga kerja di Indonesia jika pemerintah mengadopsi SDGs sebagai panduan pembangunan," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, banyak target MDGs yang tak tercapai, salah satunya angka kematian ibu yang terus meningkat dari 228 kematian ibu per 100 ribu kelahiran di tahun 2007 menjadi 359 kematian ibu per 100 ribu kelahiran tahun 2012.

"Hal ini masih jauh dari harapan untuk menurunkan target sampai 102 kematian ibu per 100 ribu kelahiran," katanya.

Tak hanya itu akses air bersih dan sanitasi masih terbatas di daerah, dan tidak adanya perbedaan signifikan dari tahun-ke tahun.

"Pemerintahan Jokowi harus bergegas menyiapkan berbagai hal agar pelaksanaanya melibatkan masyarakat sipil. Tidak terlambat," katanya.