Demokrat Pertanyakan Objektifitas Rizal Ramli yang Mengaku Antitesa SBY
"Kalau Pak Rizal berbicara mengenai antitesa, apakah Pak Rizal sudah objektif dari 10 tahun ini apa yang dirasakan rakyat."
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat berkomentar mengenai ucapan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, yang menyebut dirinya antitesa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua DPP Demokrat Didik Mukriyanto mengatakan era SBY menghadirkan situasi politik, keamanan serta kondisi ekonomi yang cukup stabil.
"Kalau Pak Rizal berbicara mengenai antitesa, apakah Pak Rizal sudah objektif dari 10 tahun ini apa yang dirasakan rakyat. Setiap pemerintahan prinsipnya bukan pengelolaan korporasi tapi negara," kata Didik di DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Ia mengingatkan setiap pemimpin memiliki gaya berbeda. Bila bermanfaat, program kepala negara sebelumnya dapat diteruskan pemerintahan saat ini. Bila ada kekurangan maka dapat disempurnakan dengan memperbaiki struktur perekonomian.
"Negara berjalan dinamis. Artinya Pak Rizal hanya sepotong kita uji mengentaskan pemasalahan bangsa," imbuh dia.
Mengenai rekam jejak Rizal Ramli yang selalu mengkritik SBY, Didik menyatakan pihaknya melihat hal itu secara kontrukstif.
"Ini bagian penyeimbang untuk bekerja lebih baik. Teman-teman nada pedas bukan sebagai musuh tapi spirit, tidak terlalu risau yang dilakukan Rizal Ramli," tutur anggota Komisi III DPR itu.
Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengaku banyak hambatan dalam birokrasi pemerintah yang belum diubah seperti periode Presiden SBY. Dengan penggunaan teknologi yang baik, Rizal ingin semua masalah yang ada di masa lalu terutama dalam mengurus perizinan bisa terselesaikan dengan cepat.
"Kami ingin kalangan intelek buat perubahan. Saya antitesisnya SBY, karena semua masalah bisa diselesaikan," ujar Rizal di gedung LIPI, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Saat Presiden Joko Widodo memimpin, Rizal mengakui ide revolusi mental tersebut. Hal itu pun yang melahirkan sistem satu pintu terpadu (single window) yang bertujuan memangkas perizinan dan birokrasi.
Rizal Ramli pun menyayangkan banyak lembaga dan kementerian salah menggunakan sistem satu pintu terpadu. Sehingga birokrasi menjadi bertambah banyak kembali.
