TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mempertanyakan dokumen perpanjangan kontrak Pelindo II dengan perusahan asal Hong Kong Hutchison Port Holdings terkait konsesi JICT. Karena selama ini soal konsesi itu terkesan tidak diekspos.

Anggota Komisi VI Nasril Bahar meminta Dirut Pelindo II, RJ Lino menunjukan bukti dokumen perpanjangan kontrak itu ke DPR.

"Kita minta dokumen jual beli saham Pelindo, hal ini tidak terekspos selama ini, karena merujuk UU Pelayaran benar bahwa sepanjangan Menteri Perhubungan menyetujui itu no problem, tapi masalah kami tidak dapatkan dokumen itu," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pelindo II di Ruang Rapat Komisi VI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Nasril menegaskan, nantinya dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan dasar analisa Komisi VI untuk melihat kebijakan yang diambil Pelindo II.

"Ini dokumen untuk jadi bahan analisa kebijakan yang bapak ambil. Meskipun kerja sama dapat diperpanjang tapi tidak serta merta saham itu ada di perusahaan lain," tutupnya.

‎Anggota Komisi VI Bambang Haryo ‎dalam rapat yang sama mempersoalkan mengapa Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) yang dahulunya dibanggakan R.J. Lino namun saat ini seperti dijatuhkan oleh management Pelindo II.

"Tadi Pak Lino menjelaskan kinerja Pelindo yang mengalami kenaikan luar biasa, tapi menurut saya kinerja bapak harusnya ditingkatkan," tambah Bambang menyoroti paparan Lino.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengaku heran dengan gaya Lino.‎ Baru kantornya digeledah Bareskrim Polri, ia sudah mengadu kemana-mana, termasuk menelpon menteri dan sampai mengancam mundur.

"Siapa sebenarnya di belakang bapak?" tanya Wahyu.

Apalagi lanjut dia, pasca kejadian itu, Komjen Budi Waseso dirotasi dari Kepala Bareskrim Polri.