TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang kurang mendukung anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kendati sejumlah wilayah kerap terjadi kebakaran hutan tahunan dan kini semakin parah.

"Yang masih saya sesalkan, di saat ada keinginan menggebu dari pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk mencegah kebakaran hutan, kok justru tidak didukung dengan anggaran optimal," kata Edhy di sela memimpin rapat Komisi IV dan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Edhy menjelaskan, anggaran Kementerian LHK pada 2015 sebesar Rp 6,68 miliar. Namun, dalam usulan Pagu anggaran pemerintah sebagaimana nota keuangan Kementerian Keuangan 2016, anggaran kementerian tersebut kebagian jatah Rp 6,3 triliun dengan pos anggaran untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebesar Rp110 miliar.

Menurut Edhy, komisinya telah berusaha melakukan penambahan anggaran untuk Kementerian LHK. Namun, justru di pihak pemerintah tidak dilakukan perubahan anggaran sebagaimana nota keuangan pemerintah 2016.

Menurutnya, jumlah anggaran Rp 6,3 triliun itu kurang mencukupi mengingat kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pemeliharaan oleh Kementerian LHK berjumlah 120 juta hektare.

"Dengan anggaran Rp6,3 triliun dan area hutan 120 juta hektare area hutan, kira-kira hanya Rp52 ribu per hektare untuk setahun. Jadi, bisa dibayangkan kalau itu penanganannya serius atau tidak. Kalau serius, itu dijawab dengan fakta," ujarnya.

Edhy mengaku miris karena Menteri LHK 'curhat' karena terpaksa mengotak-atik sejumlah pos anggaran kementerian mengingat kekurangan dana untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang hanya Rp110 miliar, yang didalamnya termasuk penanggulangan kebakaran hutan.

Sebagaimana hasil rapat bersama Menteri LHK dan Komisi IV, Edhy meyakinkan komisinya akan membantu memperjuangkan tambahan anggaran Kementerian LHK 2016 dalam proses pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah. Termasuk di antaranya usulan anggaran pengadaan helikopter dan operasional untuk kegiatan pengamanan dan penanggulangan kebakaran hutan sebesar Rp650 miliar.

Komisi IV menyambut baik dan mendukung langkah Siti Nurbaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Polri dan TNI dalam menghadapi kebakaran hutan tahun ini.

Menurut Edhy, penguatan sisi anggaran adalah satu aspek untuk antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan oleh Kementerian LHK. Ini dilakukan semata untuk menghindari kesan pemerintah menjadikan peristiwa kebakaran hutan sebagai proyek tahunan.

"Memang anggaran bukan segalanya. Tapi, upaya apapun tanpa anggaran, saya percaya kebakaran akan terulang. Seperti infrastruktur di Kementerian Kehutanan itu, apa mereka punya helikopter untuk pengawasan, apakah punya alat pemadam api untuk pencegahan kebakaran hutan. Anggaran yang ada sangat minim," kata Edhy.

Menurut Edhy, pemerintah tidak perlu takut atau khawatir untuk melakukan pengadaan barang/jasa untuk menjaga hutan Indonesia, termasuk helikopter.

"Kalau pun kita butuh skuadron untuk pengawasan hutan, pencegahan kebakaran, saya pikir itu juga penting," ujar politisi Partai Gerindra itu.

"Kalau nanti dalam pengadaan ada 'permainan', yang bermain saja yang ditangkap. Tidak usah skeptis dengan masalah sebelumnya. Ke depan, saya tidak ingin terjadi lagi kebakaran. Pemerintah harus bersinergi, jangan jadi proyek musiman, di mana ujungnya nanti juga dipadamkan oleh hujan lagi. Kalau memang begitu, kita tidak usah berupaya," sambungnya.

Sementara itu, Siti Nurbaya sendiri mengaku gembira atas dukungan Komisi IV terhadap rencana tambahan anggaran kementeriannya itu.

"Rapat tadi bagus. Dukungannya banyak. Saya sendiri tidak mengira beliau-beliau yang terhormat memberi apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah dan sekaligus mendukung anggarannya," kata Siti Nurbaya yang juga mantan Kepala Bappeda Provinsi Lampung itu.