Uji Kelayakan, Anggota Komisi I Tak Permasalahkan Latar Belakang
TB Hasanuddin tidak mempersalahkan rekam jejak calon duta besar tersebut apakah dari karier maupun non karier.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan 33 calon duta besar negara sahabat.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin tidak mempersalahkan rekam jejak calon duta besar tersebut apakah dari karier maupun non karier.
"Non karier sekitar 12. Saya tidak peduli karier atau non karier. Yang penting punya kompetensi cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Besar berkuasa penuh. Yang penting kompetensi. Karena mereka mengatasnamakan presiden, bangsa dan negara saat bertugas," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Ia mengungkapkan tidak seluruh diplomat karier memiliki kemampuan untuk menjadi seorang dubes. Meskipun terdapat anggaran Kementerian Luar Negeri untuk mendidik calon duta besar.
"Karier juga kalau tidak punya kemampuan untuk apa rugi negara. Nyatanya saat lalu ada empat orang yang tidak mempunyai kompetensi," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan adanya calon dubes yang memiliki catatan. Namun, Hasanuddin enggan mengungkapkan calon dubes yang mendapatkan catatan tersebut.
"Saya tidak boleh menyebutnya. Saya hanya melihat dari hasil diskusi," ujarnya.
Diketahui, Pada sesi pertama Komisi I akan menguji calon duta besar (Luar Biasa dan Berkuasa Penuh) LBPP RI untuk Senegal, Mansyur Pangeran; calon duta besar LBPP untuk Republik Venezuela Mayjend TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng dan calon duta besar LBPP RI untuk Rusia, Mohamad Wahid Supriyadi.
Untuk sesi ke dua uji kelayakan dilakukan pada, Muthofa Taufik Abdul Latif calon diubes LBPP untuk Oman; Marsekal Madya TNI) (Purn) Muhammad Basri Sidehabi untuk calon duta besar LBBP Qatar dan Muhammad Ibnu Said calon duta besar LBBP untuk kerajaan Denmark.
Sedangkan sesi ke tiga uji kelayakan dikuti Octavino Alimudin calon duta besar LBBP untuk Republik Iran; Rizal Sukma calon duta besar untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO dan Bagasa Hapsoro calon diubes LBBP untuk Kerajaan Swedia.
