TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siti Zuhro mengatakan kondisi Indonesia saat ini yang mengalami kemunduran di berbagai bidang tidak terlepas dari proses tahapan pilpres. Kualitas pilpres ikut menentukan bagaimana pemenang membentuk pemerintahan.

“Pilpres itu nggak berhenti di pilpres saja. Kualitas proses dan tahapan pilpres ikut menentukan apakah pemerintahan yang terbentuk itu benar-benar bisa menjalankan praktek good governance atau tidak. Akhirnya, kalau tahapannya memang dilalui melalui proses lip service maka yang kita saksikan kejadian seperti sekarang,” ujar Peneliti Politik Utama Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, ketika dihubungi, Senin (21/9/2015).

Release Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa jumlah kemiskinan meningkat adalah bukti yang nyata yang terungkap terhadap proses pemilu. Relase itu jelas merupakan data empiris yang tida bisa dibantah terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

“BPS itu tidak bermain dengan kata-kata karena mereka berbicara berdasarkan data.Silahkan saja dinarasikan sendiri bagaimana memaknai data BPS itu. Yang jelas itu data empiris yang tidak bisa dibantah bahwa ada kemunduran yang dialami rakyat Indonesia sejak pemerintahan ini terbentuk,” katanya.

Menurut Siti dengan data itu maka jelas terlihat juga bahwa indeks kesengsaraan masyarakat meningkat. Pemerintahan saat ini yang terpilih lewat pilpres 2014 yang seharusnya mengkoreksi pemerintahan yang lama, justru membuat kondisi rakyat Indonesia set back atau mengalami kemunduran.

”Pemerintahan yang baru harusnya memperbaiki pemerintahan lama, bukan malah mundur. Sekarang, kondisi ekonomi semakin memburuk mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, harga-harga yang melambung tinggi, perusahaan yang melakukan PHK yang membuat jumlah pengangguran dan orang miskin bertambah,” ujarnya.

Selain itu menurut Siti, demokrasi pun terancam karena partai politik terutama yang berada diluar pemerintahan cenderung memberikan excuse atau apology terhadap kegagalan pemerintahan saat ini, tanpa bisa menyuarakan penderitaan rakyat. Rakyat pun kini menjadi apatis atau tidak peduli terhadap kondisi bangsa.

“Kondisi ini sudah mendekati kondisi tahun 98, bedanya saat ini tidak ada chaos, tidak ada demo yang masif. Tapi situasinya mirip, semua sektor ekonomi mengalami kelesuan. Publik dan pasar pun merespon negatif,” katanya.

Dia pun meminta masyarakat unuk mengawasi jangan sampai para elite melakukan poitik transaksional. Heran juga melihat KMP diam saja dan juga Partai Demokrat yang mengklaim diri sebagai penyeimbang.

” Memang kondisi sekarang seimbang?. Saya khawatir semua menjadi pragmatis dan oporunis,” ujarnya.

Sebelumnya BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2015 mencapai 28,59 juta jiwa.

Jumlah penduduk miskin bertambah 860 ribu jiwa selama enam bulan dalam periode September 2014-Maret 2015. Angka kemiskinan akan kembali diumumkan pada Januari 2016 untuk periode survei Maret 2015-September 2015.