TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani, menilai masih banyak pekerjaan rumah KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan masalah penting dalam pilkada serentak.

Menurut dia, masih banyak pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yang tidak tersentuh oleh penyelenggara pemilu.

"Kami lakukan survey di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada, masih banyak paslon yang memasang APK bukan buatan dari KPU, Lalu pemberian bahan kampanye yang kami nilai menyalahi aturan," ujarnya di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Selain itu, Perludem juga melihat adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang diakomodir untuk mengikuti petahana pada saat kampanye terbuka di hari kerja.

Lebih lanjut, Fadli menilai peran Bawaslu penting karena banyak persoalan sengketa pilkada di daerah masih belum terselesaikan.

"Kekhawatirannya, jika panwaslu di daerah tidak cepat dalam melakukan putusan, maka persiapan logistik dan persiapan lainnya akan terganggu," tambahnya.