Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Muladi: Kinerja Anggota DPR Memble Imbas Warisan Persoalan Era Presiden SBY

Melempemnya kinerja DPR periode 2014-2019 pada setahun masa kerjanya tak terlepas dari warisan persoalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Y Gustaman
zoom-in Muladi: Kinerja Anggota DPR Memble Imbas Warisan Persoalan Era Presiden SBY
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Politikus senior Partai Golkar, Muladi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melempemnya kinerja DPR periode 2014-2019 pada setahun masa kerjanya tak terlepas dari banyaknya persoalan yang ditinggalkan era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebetulnya DPR itu SDM-nya bagus-bagus. Tapi, tampaknya persoalan yang terjadi, mereka menyelesaikan sisa-sisa masalah pada masa lalu yang terlalu banyak, sehingga konsenterasi dalam menjalankan tiga fungsi, pengawasan legislasi dan anggaran penuh dengan perdebatan," ujar politikus senior Golkar, Muladi, di DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

"Ini masa transisi, menteri-menterinya juga baru. Persoalan masa lalu, saat SBY memerintah 10 tahun, itu berarti hasil persoalannya banyak," sambung dia.

Meski banyak persoalan masa lalu, seharusnya tidak bisa menjadi alasan DPR memble melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membuat legislasi, penganggaran atau budgeting dan pengawasan. Menurut Muladi, anggota dewan dituntut tetap mampu fokus dan konsentrasi bertugas.

"Apalagi ada krisis ekonomi yang seperti sekarang ini. Itu suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat. Jadi, jangan membuat kesalahan sekecil apapun," beber Muladi.

"Mudah-mudahan Setya Novanto (Ketua DPR) bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik, Ketua DPD dan MPR juga juga demikian," sambung mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Berita Rekomendasi

Muladi menambahkan, adanya pekerjaan rumah era SBY ditambah situasi perlambatan ekonomi saat ini, anggota DPR dituntut tangguh melaksanakan tugasnya. Caranya, meningkatkan koordinasi antar lembaga.

"Bisa koordinasi internal pemerintahan, parlemen dan lintas lembaga antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, seperti KY dan MA. Masalahnya ini multidimensi. Harus fokus pada masing-masing tugasnya," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas