Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak etis berkomentar mengenai satu tahun DPR periode 2014-2019. Namun, ia mengakui tugas utama DPR di bidang legislasi masih menjadi perhatian masyarakat.

"Pengawasan, namanya politisi kan jago semua. Budgeting, juga jago semua. Ini yang soal legislasi, yang harus dijadikan perhatian kita semua. Dengan jujur saya mengatakan soal legislasi yang menjadi perbaikan bersama antara pemerintah dengan DPR," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Menurut Pramono, penyelesaian legislasi per kuartal tidak tercapai serta jauh dari yang ditargetkan. Sehingga diperlukan mengenai perbaikan legislasi. Mengenai adanya anggapan pemerintah belum menyampaikan naskah akademik dalam rancangan undang-undang, Pramono menuturkan hak konstitusi berada di tangan DPR.

"Tanpa pemerintahan setuju atau tidak setuju mereka melakukan pembahasan. Termasuk UU BPJS, Tetapi kita jangan saling menyalahkan siapapun ini bagian dari otokritik bagi DPR dan Pemerintah. Bahwa kinerja legislasi kita sangat kurang," imbuhnya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto menyinggung mengenai legislasi dalam setahun DPR periode 2014-2019. Dimana telah ditetapkan program legislasi nasional 2015 termasuk sejumlah UU prioritas.

"Saat ini DPR intensif bahas beberapa RUU inisiatif DPR maupun pemerintah. Pembahasan di panja ataupun pansus. Legislasi bukan tanggung jawab DPR tapi libatkan pemerintah," katanya.

Didik mengatakan bila terdapat RUU inisiatif pemerintah maka berkewajiban menyusun naskah akademis.

"DPR tidak akan mulai pembahasan kalau ada naskah," katanya.