Politikus Gerindra: Kretek Harus Dikeluarkan dari RUU Kebudayaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Martin Hutabarat, menilai pasal kretek harus dikeluarkan dari Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan.

Politikus Gerindra ini menjelaskan, masuknya kretek sebagai warisan budaya yang harus dilindungi dalam RUU Kebudayaan membawa konsekuensi luas.

"Tempatnya tidak pas di sini. Sebaiknya dibahas di RUU Pertembakauan atau Undang-Undang Perlindungan Petani," tegas Martin kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (4/10/2015).

Jika benar masuk ke dalam UU Kebudayaan, maka tembakau tak sekedar tercantum sebagai warisan budaya bangsa, tapi ke depannya negara harus melindungi tembakau. 

Pasal 49 RUU Kebudayaan ini mengatakan, harus difasilitasi pengembangan kretek tradisional, harus disosialisasikan, harus dipublikasi dan harus dipromosikan kretek tradisional.

"Di samping itu harus diadakan festival kretek tradisional sebagai wujud perlindungan, sosialisasi dan promosi terhadap kretek. Bukan main dampak masuknya kretek ini kedalam undang-undang nanti bagi masyarakat luas khususnya generasi muda," ujar Martin.

Apalagi, jika hasil karya, rasa dan cipta nenek moyang bangsa ini seperti bahasa dan aksara lokal, sejarah, naskah kuno, prasasti dan cagar budaya disejajarkan dengan kretek dalam undang-undang.

Menurutnya, keberadaan tembakau justru akan mendegradasikan undang-undang tentang kebudayaan itu sendiri. Karena itu, pasal kretek harus dikeluarkan dari RUU Kebudayaan.