Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin angkat bicara soal pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo terkait rencana Presiden Joko Widodo menurunkan harga BBM.

Menurut TB Hasanuddin, posisi Gubernur Bank Indonesia ialah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Joko Widodo.

"Saya yakin setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam bidang keuangan dan ekonomi akan melibatkan menteri-menteri ekonomi, plus Gubernur BI. Sehingga kebijakan menurunkan harga BBM itu semata-mata dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang demi kepentingan bangsa dan negara dan bukan soal pencitraan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (6/10/2015).

Politikus PDIP ini mengatakan, ungkapan yang disampaikan gubernur BI bahwa menurunkan BBM sebagai upaya pencitraan itu tidak pantas.

"Tidak etis dilakukan oleh seorang pembantu Presiden yang juga diangkat oleh presiden. Kalau ada sebuah perdebatan, Silahkan dilakukan di sidang kabinet tapi tidak untuk dipublikasikan ke publik," katanya.

Dirinya menilai, pernyataan yang dibuat oleh Gubernur BI itu justru sangat melemahkan kinerja pemerintah termasuk kinerja BI sendiri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pekan depan. Tetapi rencana tersebut tidak disambut baik oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Agus mengatakan, pemerintah seharusnya memperbaiki terlebih dahulu soal evaluasi harga BBM. Sebab Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan melakukan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sebagai langkah reformasi energi.

"Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami recomend adalah basis perhitungannya harus transparan. Karena ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat tetapi juga kredibilitas," kata Agus di Kantornya, Jumat (2/10/2015).

Sistem yang transparan akan membuat publik mengetahui bahwa penyesuaian harga masih konsisten dalam reformasi di energi. Jangan sampai perhitungan evaluasi harga BBM belum jelas, pemerintah secara sepihak melakukan penurunan harga.

"Maksud saya jangan untuk popularitas. Tetapi harus betul-betul untuk accountability dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya," ungkapnya.

Agus menambahkan, Indonesia yang merupakan bagian dari perekonomian global selalu mendapatkan sorotan dari seluruh negara lain. Untuk itu pemerintah harus konsisten dengan pernyataan yang dibuat. Jika tidak maka kepercayaan yang selama ini dibangun bisa runtuh.

"Jadi kalau mau direview setiap enam bulan kita harus lakukan dengan displin setiap enam bulan direview dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik. Tetapi yang penting konsistensi," tegasnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY ini mengungkapkan, akan mendukung secara penuh pemerintag menurunkan harga BBM. Asalkan hitung-hitungan untuk penetapan harga sudah transparan dan menunjukan kondisi Indonesia saat ini.

"Tetapi jangan diturunkan pada saat hitung-hitungannya masih belum menunjukkan waktu yg tepat untuk menurunkan nanti yang terjadi hanya sedikit penurunan tetapi kita kehilangan kepercayaan, kehilangan kredibilitas jadi itu yang saya titip," ujarnya.