TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk sosialisasi di daerah yang memiliki calon tunggal akan diperbesar.

Hal tersebut dirasa penting karena masyarakat belum memiliki kebiasaan terhadap calon tunggal di dalam pemilihan kepala daerah.

"Alokasi untuk sosialisasi perlu ditingkatkan dananya. Karena sosialisasi menjadi sangat penting dalam pilkada satu pasangan calon dan waktunya yang sangat pendek," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Namun, bukan berarti anggaran yang dialokasikan saat ini, mendapatkan banyak koreksi karena berkurangnya pasangan calon, maka anggaran juga berkurang.

Melainkan harus ada kesinambungan dalam mengolah dana yang ada dan dapat dialokasikan ke sektor lain.

"Misal 5 pasangan calon itu Rp 10 miliar, sekarang satu paslon cuma Rp 2 miliar saja. Bukan begitu meng‎hitungnya. Kan masih banyak sektor lain yang harus mendapatkan dana lebih," ujarnya.

Dia mencontohkan, bahwa di dalam penyediaan alat peraga kampanye, banyak dana yang harus diberikan. Bukan hanya untuk memberikan hak kepada pasangan calon tapi juga sekaligus memberi sosialisasi pada masyarakat.

Kekhawatiran justru timbul pada saat pencairan dana tahap kedua. Pasalnya, kemungkinan ada yang dapat dicairkan secara cepat dan ada yang dicairkan secara lambat.

Dari hal tersebut, Hadar mengatakan kepada tiga daerah yang melanjutkan tahapan pilkada untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Justru itu kami sudah mengingatkan daerah diminta menata kembali, berkoordinasi untuk penurunan kedua. Perkiraan kami hanya 5-10 persen yang terkoreksi, tidak banyak," kata Hadar.