TRIBUNNEWS.COM - Cara Presiden Joko Widodo menangani masalah kabut asap lewat cara blusukan ke daerah yang mengalami kebakaran lahan dianggap tidak efektif dan solutif.

Pengamat hukum dan tata negara Masnur Marzuki, menilai langkah krusial yang perlu presiden lakukan ialah menyiapkan rencana-aksi yang langsung dikomandoi presiden.

“Penanganan asap akibat pembakaran hutan dan lahan tidak akan solutif bila hanya blusukan. Presiden tak perlu terjun langsung blusukan ke lokasi, cukup meminta input dan info dari menteri. Yang paling perlu adalah agenda action plan pemerintah yang langsung dikomandoi oleh Presiden,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (9/10/2015).

Menurut Masnur, cara blusukan Jokowi dalam penanganan masalah asap bisa juga diartikan sebagai wujud ketidakpercayaan presiden pada input dan info dari menteri-menterinya

“Wajar jika masyarakat kemudian merasa kesal dan tak puas karena presiden hanya sebatas hadir tapi tidak menghadirkan solusi nyata. Ketimbang sibuk blusukan di lokasi saya kira jauh lebih tepat Jokowi belajar ke SBY bagaimana memimpin penanganan asap yang jitu dan mengena pada episentrum masalah,” katanya.

Sebelumnya, kritik juga dilontarkan Ketua Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo yang menilai pemerintah seharusnya lebih serius menangani masalah kabut asap.

“Kongkritnya tambah dana untuk pemadaman, revisi regulasi yang membolehkan pembakaran lahan dengan cara membakar. Upaya pemadaman dan pencegahan lebih penting dibanding pencarian pelaku pembakaran,” katanya.