Anggota Komisi I DPR: Bela Negara Bukan Wajib Militer
Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menilai positif ide Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membentuk program bela negara.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menilai positif ide Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membentuk program bela negara. Tujuan program tersebut melatih warga negara kearah yang lebih baik.
Supiadin mengatakan program tersebut berbeda dengan wajib militer.
"Ini bukan wajib militer (wamil). Kalau wamil untuk perang. Materinya ada taktik dan teknik bertempur dengan latihan dasar keprajuritan. Kalau wamil ada latian dasar prajurit dan militer," tuturnya.
Ia menyebutkan pula wajib militer melalui latihan menembak hingga mahir dengan taktik bertempur. Sedangkan bela negara menitikberatkan pada latihan dasar keprajuritan untuk menanamkan patriotisme dan kecintaan pada tanah air.
"Diajarkan kebersamaan. Kalau ada menembak itu hanya pengenalan. Dengarkan bagaimana letusan senjata," kata Anggota Fraksi NasDem itu.
Namun, Mayjen TNI (Purn) itu mengingatkan target Kemenhan merekrut 100 juta orang dalam 10 tahun apakah realistis atau tidak. Kemudian landasan hukum dari program tersebut.
"Anggaran ini dari mana. Ide menhan ini baik. Cuma memang teknis harus bicarakan dengan Komisi I. Jelaskan detil," ujarnya.
Selain itu, Supiadin menilai program bela negara sangat positif ditengah keinginan pemerintah membangun rasa nasionalisme. Apalagi kondisi moral generasi muda hancur karena narkoba dan kriminal.
"Ini adalah wadah betapa pentingnya kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, bukan cintai budaya asing yang masuk medsos (media sosial). Jadi kita lihat positifnya," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.