Usut Kasus Singkil, Pemerintah Diminta Cepat dan Transparan
Aksi sekelompok massa bersenjata yang berupaya membongkar paksa bahkan membakar tempat ibadah
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Aksi sekelompok massa bersenjata yang berupaya membongkar paksa bahkan membakar tempat ibadah di Kabupaten Singkil, Aceh, harus secepatnya diusut dan ditindak tegas.
Demikian dikatakan Direktur Maarif Institute Fajar Riza UL Haq melalui pesan singkat, Selasa (13/10/2015).
"Membiarkan penyelesaian kasus ini berlarut-larut akan memancing kesimpangsiuran informasi dan menyuburkan berita-berita hoax. Pemerintah harus berlomba dengan waktu, jangan sampai publik dibiarkan mengkonsumsi mentah-mentah pesan berantai (broadcast) yang mengeksploitasi ketidakjelasan kasus Singkil," kata Fajar.
Fajar menegaskan keadilan harus ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat, tidak sebatas untuk satu kelompok. Pertama, Polisi harus mengungkap motif dan otak dibalik mobilisasi massa hari ini padahal sudah ada kesepakatan Bupati Singkil bersama semua unsur bahwa pembongkaran gereja tidak berijin akan dieksekusi tgl 19 Oktober sesuai rapat tgl 12 Oktober.
"Kelompok massa ini telah melanggar kesepakatan dan bertindak main hakim sendiri," ujarnya.
Kedua, kata Fajar, tuduhan bahwa warga gereja telah melanggar kesepakatan dalam hal pembangunan Tempat ibadah di wilayah Singkil harus diungkap alasannya. "Apakah ada kondisi yang memaksa mereka melakukan pelanggaran seperti dipersulit perijinann atau didorong motivasi mereka sendiri," tuturnya.
Menurutnya, semua pihak perlu diberikan kepercayaan dan dukungan kepada Pemerintah Aceh, khususnya Kabupaten Singkil, untuk dapat membicarakan bersama solusinya.
"Masih ada komitmen Bupati Singkil untk mencari penyelesaian, ini yang harus didorong dan diperkuat. Membiarkan kasus ini dinasionalisasi dan dieksploitasi oleh pihak-pihak luar Aceh akan sangat beresiko mempersulit langkah-langkah penyelesaian di tingkat lokal Singkil," kata Fajar.
Fajar meminta Pemerintah pusat memastikan kasus Singkil berada dalam koridor hukum dan keadilan. Pastikan kepolisian bertindak imparsial dan pemerintah daerah melindungi hak asasi warganya. "Juga harus menjamin kasus-kasus serupa tidak terulang lagi, baik di wilayah Aceh maupun daerah lainnya," imbuhnya.
