TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana bela negara yang digulirkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dinilai memihak penguasa dan korporasi serta tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami menilai konsep bela negara Ryamizard Ryacudu, memihak penguasa dan korporasi yang didukung penguasa," ujar Aktivis Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Surya Anta di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta, Rabu (14/10/2015).

Surya mengatakan  seharusnya konsep bela negara tersebut dipandang dalam arti lebih luas.

Menurut Surya, konsep bela negara harus diartikan sebagai bela rakyat.

"Tindakan aktivis yang membela rakyat itu seharusnya juga dipandang sebagai bentuk bela negara," kata Surya Anta.

"Nanti kalau ada aksi buruh yang menuntut upah layak bisa dianggap sebagai tindakan bela negara," tambahnya.

Sementara itu Pengacara Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Maruli Rajagukguk berpendapat implementasi rasa nasionalisme jangan dimaknai secara sempit.

"Bela negara dalm konteks kekinian harus dipandang sebagai wujud partisipasi membangun negara yang lebih maju dan demokratis," katanya pada kesempatan sama.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berencana membentuk kader bela negara pada Senin (19/10/2015) mendatang.

Ryamizard menilai saat ini terdapat 100 juta penduduk Indonesia yang potensial sebagai kader militan bela negara guna pertahanan negara.