TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berumur setahun pada 20 Oktober 2015.

Hal itupun mendapatkan respon dari Anggota DPD Abdul Gafar Usman‎.

Ia menilai masih ada kebanggaan dari Presiden Jokowi dimana tidak ada niat pemerintah meminta maaf pada PKI.

"Ada kebanggaan, Pak Presiden tidak ada niat minta maaf dengan PKI. Ada catatan, presiden jangan menyatakan sampai hari ini, harusnya pakai titik, tidak ada niat minta maaf soal PKI, titik," kata Gafar dalam diskusi 'Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?' di Cikini, Jakarta, Minggu (18/10/2015).

Hal lain yang disorot yakni mengenai revisi UU KPK. Gafar mengatakan DPD akan mendukung pemerintah bila revisi UU KPK untuk memperkuat komisi antirasuah tersebut. Dimana terdapat keadilan secara hukum.

"Kita backup untuk memperkuat dari aspek struktural dan yuridis," ujar Senator asal Riau itu.

Kemudian, ia juga menyoroti masalah kekeringan akibat dampak El Nino.

Seharusnya, kata Gafar, El Nino sudah dapat diprediksi oleh pemerintah sehingga bisa dicari solusinya segera.

"Presiden kan kepala negara, telah dilengkapi perangkat. Harusnya otomatis, kalau presiden sudah menyatakan mesin, langsung masukin gigi," imbuhnya.

Ia juga meminta komitmen pemerintah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Gafar menilai seharusnya tidak ada program pengentasan kemiskinan. Tetapi program peningkatakan kesejahteraan.

"Bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat," ujar Gafar.
‎