TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Delegasi DPR yang dipimpin Fadli Zon menghadiri sidang ke-133 Inter-Parliamentary Union (IPU)/Sidang Parlemen Dunia di Jenewa, Swiss, Minggu 18 Oktober 2015.

Dalam pidatonya, Fadli Zon menyoroti soal pengungsi yang lari dari perang dan konflik di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara. Gelombang pengungsi telah memicu tantangan dan dampak sosial, serta identitas nasional negara asal pengungsi maupun negara penerima.

Fadli menilai dibutuhkan kesepakatan yang disetujui negara dunia untuk mengatasi gelombang pengungsi. "Indonesia mendesak negara penganut konvensi untuk secara penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam mengatasi pengungsi."

Walaupun bukan negara penganut konvensi pengungsi, menurut Fadli Zon, Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menangani pengungsi. Komisioner PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat hingga Agustus 2015 Indonesia menerima 13.110 pengungsi dan pencari suaka.

"Sejarah peperangan dan nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun. Karena itu, kami menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Di Aceh, kami menyediakan perlindungan bagi lebih dari 1.300 warga Rohingya" kata Fadli Zon.

"Kami mengajak solidaritas internasional untuk bekerja kolektif menyelesaikan masalah pengungsi" ujar Fadli Zon.

Fadli Zon mendesak perlunya langkah-langkah internasional yang baru untuk menghentikan perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.

"Saya menegaskan untuk menyelesaikan perang dan konflik, Dewan Keamanan PBB harus menjadi wadah yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip piagam PBB. Rasa kemanusiaan sejatinya memanggil kita untuk mengakhiri beragam peperangan dan konflik" tutur Fadli Zon.

Fadli Zon menilai, pengungsi maupun pencari perlindungan merupakan masalah bersama. Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara asal pengungsi, namun parlemen dunia harus ikut memikirkan penanganan arus pengungsi yang semakin besar.

"Indonesia telah menunjukkan komitmennya. Bisa dilihat bagaimana Indonesia menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi dari Rohingya. Karena itu DPR RI mendorong negara di dunia agar menghapuskan pandangan negatif terhadap pengungsi," kata Fadli Zon.

Dalam hal migrasi tenaga kerja, politikus Gerindra itu menilai perlu adanya kerjasama dan dialog antara negara pengirim dan negara penerima agar bisa memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Terutama meningkatkan pembangunan tidak saja di negara asal tetapi juga di penerima.

Selain itu, delegasi Indonesia juga mendorong adanya mekanisme kerja sama internasional untuk memberikan informasi pasar kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, serta saling menguntungkan antar negara.

Fadli Zon memiliki beberapa agenda di Swiss, di antaranya pada 17 Oktober lalu, Fadli mengikuti sidang ASEAN dan menggelar group meeting bersama Jepang, Cina, dan Australia. Lalu kemarin, Fadli hadir dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Sidang Parlemen Dunia.

Fadli Zon tak sendiri. Dalam kunjungannya ke Swiss, ia membawa perwakilan beberapa delegasi dari beberapa fraksi di DPR, di antaranya Nurhayati dari Fraksi Demokrat, Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS, Okky Asokawati dari Fraksi PPP, Dwi Aroem dari Fraksi Golkar, Hamdani dari Fraksi NasDem, dan Alimin dari Fraksi PAN.

Sebelum ke Swiss, Fadli Zon sudah ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Inter-Parliamentary Union, ke Arab Saudi untuk berhaji atas undangan Raja Salman, dan terpilih menjadi President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption dalam pertemuan di Yogyakarta.