TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan bahwa politisasi anggaran oleh petahana menjadi peringatan serius bagi KPU dan juga Bawaslu serta pemerintah dalam pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Ada kenaikan tertentu di beberapa daerah, menjadi indikasi serius karena politik anggaran diduga ditunggangi petahana. Kami dulu sempat mendorong pilkada serentak ini agar hemat biaya pada awalnya," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Menurutnya, politisasi anggaran bermula dari adanya celah dari APBDP yang dapat menaikkan anggaran untuk pilkada serentak dan bersifat populis.

Sehingga, Apung menilai bahwa pemerintahan baru saat ini sebenarnya tidak memahami betul makna dari pilkada serentak.

Lanjut Apung, APBDP tersebut sebenarnya tidak akan terlaksana jika DPRD di satu wilayah tidak menyetujuinya.

Namun, jika DPRD tersebut menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang diberikan oleh Pemda, maka dapat disimpulkan ada politisasi anggaran oleh keduanya.

"Keberadaan DPRD juga berkontribusi terkait permainan politisasi anggaran ada dukungan dari DPRD. Karena APBDP tanpa DPRD akan lama," ujarnya.

Jika keduanya sudah bermain dalam politik anggaran untuk pilkada serentak, Apung menyatakan bahwa kemenangan petahana sudah berada di depan mata. Tugas untuk mengawasi anggaran, belanja daerah serta biaya lainnya, tidak akan dijalankan dengan maksimal.