TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya tidak akan terlibat dalam latihan penyelamatan laut dan penanganan bencana di Laut Cina Selatan yang digagas oleh Menteri Pertahanan Tiongkok.

Karena menurutnya, hal itu akan meningkatkan tensi instabilitas di Laut Cina Selatan.

"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan," kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Gatot menuturkan, apabila TNI diajak oleh negara manapun untuk latihan di Laut Cina Selatan maka tidak akan ikut serta, karena akan meningkatkan tensi dan istabilitas di sana.

Sebaiknya, TNI tidak melakukan kegiatan di Laut Cina Selatan oleh negara manapun tanpa terkecuali.

"Pemerintah mengimbau agar semua pihak menahan diri dari semua kegiatan-kegiatan di Laut Cina Selatan. Jadi kebijakan itu harus dipatuhi oleh TNI," tuturnya.

Diberitakan, Tiongkok mengusulkan latihan penyelamatan laut dan penanganan bencana gabungan kepada negara anggota ASEAN di Laut Cina Selatan pada tahun 2016.

Ini disampaikan Menteri Pertahanan Tiongkok, Chang Wanquan dalam pertemuan informal menteri pertahanan yang sedang diadakan di Beijing, Jumat (16/10/2015).

Proposal ini dibuat Tiongkok tak lama sesudah Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mengirimkan kapal ke wilayah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan.

Tiongkok membalas hal itu dengan menyinggung AS saat menyalahkan 'sejumlah negara' yang 'terus menerus menggunakan kekuatan militernya' di kawasan itu.

Selama ini, kegiatan reklamasi Tiongkok meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga.

Filipina dan Vietnam mengklaim wilayah yang sama dengan yang diakui oleh Tiongkok.

Usulan latihan ini bertujuan "memecahkan perselisihan bersama-sama dan mengendalikan risiko," kata Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam pernyataannya.