Paling parah, ungkap Tahir, pemerintah daerah saat ini memberikan lahan kepada pengusaha-pengusaha besar untuk masuk ke Muara Angke dan melakukan pelelangan di tempat yang seharusnya dimiliki oleh nelayan setempat.

Dirinya, mengatakan bahwa saat para nelayan pindah dari pesisir menuju Rusun Muara Angke, tempat tinggal sebelumnya, seharusnya dapat dijadikan sebagai lokasi mereka berdagang hasil tangkapan, namun hak tersebut tidak terjadi lantaran terlalu banyak oknum yang bermain di sektor tersebut.

"Satu pengusaha itu ada yang punya 30 lapak pelelangan sekaligus. Minimal pengusaha kaya itu punya 10 lapak di Muara Angke. Sedangkan kami yang asli dari sana, hanya bisa ngontrak," tambahnya.

Padahal menurut Tahir, seyogyanya para nelayan dapat menjual hasil tangkapan mereka sendiri tanpa harus dibeli terlebih dahulu oleh tengkulak tersebut. Karena menurutnya, jika tangkapan sedang sedikit, tengkulak tersebut membeli dengan harga standar.

Tapi jika tangkapan sedang banyak, harga akan jauh berkurang.

"Tapi kalau mau masuk pasar, sebenernya harganya ya standar aja. Enggak ada yang kurang, jadi mereka untung besar," ungkap Tahir.

Masalah Klasik

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan bahwa keseluruhan masalah tersebut merupakan masalah klasik yang seharusnya sudah dapat dipetakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, mengingat pada debat calon presiden, mereka membawa isu tersebut ke permukaan.

"Tapi faktanya sekarang masih ada. Bahkan di Jakarta sekalipun yang dekat dengan pemerintah pusat," kata Riza.

Riza menambahkan bahwa hal penting yang tidak diperhatikan pemerintah adalah persoalan BBM Solar yang seharusnya mudah didapatkan oleh para nelayan. Dalam pantauannya di daerah Cilincing dan juga Muara Angke, Jakarta, pihaknya melihat masih cukup sulitnya nelayan mendapatkan solar untuk kebutuhan melaut.

Hal tersebut diamini oleh Tahir. Setidaknya, dirinya dan ratusan nelayan lainnya, harus mendapatkan solar subsidi dengan harga di atas rata-rata harga biasa untuk truk atau kendaraan lain yang juga memakai solar.

"Saya harus membeli solar hingga Rp. 12.000 per liter di stasiun pengisian bahan bakar milik swasta, sedangkan milik pemerintah, saya harus melewati tiga pos untuk membeli bahan bakar dengan memberikan uang kepada masing-masing pos sebesar Rp. 30.000," ungkapnya.

Sementara, para nelayan setidaknya harus memakai 40 liter solar setiap harinya untuk melaut dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Serta, pembelian hanya dapat dilakukan melalui ketua kelompok nelayan saja. Tidak dapat dibeli langsung oleh nelayan.

Dalam waktu bersamaan, analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Dani Setiawan mengatakan bahwa seharusnya pemerintah dapat menanggulangi permasalahan tersebut secara cepat, karena menurutnya, permasalahan di sektor kemaritiman tidak serumit sektor lainnya.