Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, dirasakan belum memberikan perubahan berarti bagi sejumlah nelayan.

Muhammad Tahir (43), seorang nelayan tradisional asal Muara Angke, Jakarta Utara mengaku belum dapat merasakan perubahan apapun dalam satu tahun pemerintahan Jokowi - JK saat mereka menjabat sebagi presiden dan wakil presiden.

Menurut Tahir, beberapa kebijakan pemerintah dinilai setengah hati dan tidak dijalankan dengan maksimal.

Misalnya, kata Tahir, beberapa bulan lalu, dirinya dan nelayan lainnya mendapatkan bantuan berupa jaring oleh pemerintah.

Namun, sayangnya, jaring tersebut tidak terpakai dan kembali dijual oleh para nelayan yang berada di Muara Angke.

"Kan akhirnya mubazir. Mereka kasih bantuan, tapi tidak tahu masalahnya apa?," ujarnya di Kantor Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Jakarta, Senin (19/10/2015).

Sedangkan kondisi di Utara Jakarta tersebut, menurutnya, saat ini sedang membutuhkan dermaga untuk kapal nelayan tradisional bersandar. Pasalnya, para nelayan harus menyandarkan kapal-kapal mereka di muara sungai-sungai besar di Jakarta.

Permasalahan berikutnya yang juga tidak diselesaikan, yaitu, datang dari persoalan perizinan yang terlalu rumit untuk sekedar melaut di daerah perbatasan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Bukan hanya DKI, Tahir menuturkan, banyak nelayan asal daerah yang pindah ke Jakarta untuk melaut juga tidak kunjung mendapatkan izin.

Padahal, jika hasil tangkapan ikan di daerah tertentu sedang banyak, maka mereka akan saling mengirim untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

"Kalau di Jepara sedang banyak ikan, terus di Jakarta lagi kosong, mereka ya kirim ke kami di Jakarta, biar ada stok," tuturnya.

Belum lagi, kata Tahir, persoalan kapal besar milik asing yang masih dapat berseliweran di daerah teluk Jakarta dan menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

Sehingga berimbas kepada mereka nelayan kecil yang berada di lokasi yang sama dan harus menyerah dengan keadaan.