Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Setahun Jalannya Pemerintahan, Jokowi-JK Gagal Penuhi Janji Kampanye

Kekecewaan masyarakat kata Andre adalah tidak terealisasinya janji kampanye Jokowi-JK yang terlihat jauh panggang dari api

Penulis: Muhammad Zulfikar
zoom-in Setahun Jalannya Pemerintahan, Jokowi-JK Gagal Penuhi Janji Kampanye
Kompas.com/Sabrina Asril
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan masyarakat kecewa atas kinerja satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Kekecewaan masyarakat kata Andre adalah tidak terealisasinya janji kampanye Jokowi-JK yang terlihat jauh panggang dari api.

"Contoh saja yang bisa kita lihat bahwa pak Jokowi pernah janji bahwa ekonomi akan tumbuh 7 persen namun faktanya hanya 4 persen. Janji tidak mencabut subsidi BBM faktanya dicabut subsidi BBM, janji membuka 15 juta lapangan pekerjaan baru ternyata kenyataannya PHK dimana-mana," kata Andre melalui pesan singkatnya, Selasa (20/10/2015).

Jokowi, kata Andre janji tidak membagi-bagi kursi kekuasaan kabinet namun menurutnya, fakta membuktikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu membagi-bagi kursi kabinet.

Bahkan lanjut Andre, dalam setahun terakhirnya yang menikmati pemerintahan Jokowi-JK adalah tim suksesnya seperti pembagian jabatan di kursi BUMN.

"Jadi sangat sulit menilai Pak Jokowi-JK sukses dalam setahun kepemimpinannya ini, bahkan terasa sekali bahwa kinerjanya sangat jelek dibandingkan pada masa era SBY," tuturnya.

Dalam setahun ini lanjut Andre, seharusnya Jokowi mengevaluasi kinerjanya bahwa kesalahan bukan di kabinet, tapi permasalahannya itu ada pada kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri.

Berita Rekomendasi

"Selanjutnya kita lihat wibawa Pak Jokowi sangat lemah di kabinet, seperti halnya bagaimana menterinya satu sama lain bisa saling serang secara terbuka di media massa. Padahal kan ada presiden di situ yang harus menegahi dan mengambil keputusan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas