Survei SMRC: Publik Tak Puas Kondisi Ekonomi, Politik, dan Hukum
Hanya 19 persen responden yang menyatakan kondisi politik lebih baik.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan bahwa publik belum puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu tahun kepemimpinannya.
Tiga sektor yang belum memenuhi kepuasan publik, menurut Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan yakni hukum, politik dan ekonomi.
"Setelah satu tahun, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengenai kondisi umum tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung negatif," kata Djayadi ketika pemaparan hasil survei di Kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).
Lebih lanjut diejalaskannya hasil survei SMRC, sebanyak 41 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibandingkan tahun lalu.
Hanya 22 persen yang menyatakan lebih baik.
Sementara itu, untuk kondisi politik selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, sebanyak 38 persen responden menyatakan sangat buruk.
Hanya 19 persen responden yang menyatakan kondisi politik lebih baik.
Kemudian, di bidang penegakan hukum, sebanyak 38 persen responden menyatakan lebih baik. Sedangkan, 31 persen responden menyatakan kondisi penegakan hukum lebih baik.
"Karena itu, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya tidak tinggi, meskipun masih positif sebesar 51,7 persen," kata Djayadi.
SMRC melakukan survei terhadap 1220 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara acak, dengan metode multistage random sampling. Dari jumlah itu, responden yang dapat diwawancarai secara valid berjumlah 1027 responden.
Sementara waktu pengumpulan data dilakukan pada 7-13 Oktober 2015. Adapun margin of eror dalam survei ini sebesar 3.1 persen.