Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan pengurus Kontras, Mufti Makarim meyakini ada kepentingan terselubung dari pihak TNI dalam program Bela Negara yang diprakarsai oleh pemerintah.

Menurutnya, program tesebut akan melanggengkan draft perpres tentang susunan organisasi TNI yang telah disusun pada 10 Juni 2015 lalu, karena selama ini presiden dinilai oleh Kontras tidak melihat dulu draft yang ada dan asal main tanda tangan.

"Masuk ini barang, dari pasal 4 draft perpres TNI, terus Presiden dikasih program-program yang katanya akan mendukung revolusi mental, terus dalam waktu dekat susunan organisasi TNI disahkan," kata Mufti di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Pasal 4 draft perpres yang dimaksud Mufti berbunyi "TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara setingkat kementerian dan berkedudukan di bawah presiden. Kemudian TNI akan berkoordinasi dengan kementerian pertahanan dalam kebijakan, strategi pertahanan dan keamanan negara serta dukungan anggaran."

Hal tersebut justru akan menjadi polemik karena ada penambahan fungsi “keamanan” yang diminta oleh Panglima TNI. Sedangkan selama ini, fungsi keamanan dipegang dan diberikan mandatnya kepada Kepolisian.

"Kalau keamanan juga dikuasai oleh TNI, apa bedanya dengan orde baru? Peran kepolisian akan berkurang dan bukan hal yang tidak mungkin, TNI kembali masuk desa," tambahnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada presiden untuk sementara menutup telinganya dari para pembisik presiden dan mendengarkan keluhan rakyat serta berpikir secara matang tentang hal tersebut.