TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), Nur Hidayati mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo yang membuat kanal-kanal untuk menangani musibah kabut asap karena pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menginstruksikan penyekatan kanal yang dibuat perusahaan pemilik lahan gambut, agar lahan terbakar itu basah kembali dan kebakaran hutan terhenti.

"Sebelum membakar hutan gambut biasanya perusahaan perkebunan membuat kanal-kanal untuk keringkan lahan basah itu. Setelah kering baru dibakar, sekaligus turunkan keasaman tanah agar bisa ditanami sawit. Seharusnya kanal yang mengeringkan lahan gambut itu yang tutup agar tanah basah kembali," kata Nur Hidayati dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Pemadaman api melalui mekanisme water bombing yang tengah dilakukan pemerintah, dinilai Nur Hidayati, hanya memadamkan api sesaat dan tidak menyelesaikan permasalahan asap sesudahnya.

Aktivis Walhi ini mencontohkan desa Sungai Tohor, kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang sebelumnya disebut Kampung Asap. Bencana kabut asap yang hampir setiap terjadi di sana berhenti setelah kanal untuk pengeringan lahan gambut ditutup.

Saat ini, jelas Nur Hidayati, di seluruh Indonesia terdapat kanal pengeringan lahan gambut sepanjang 2 juta kilometer yang dibuat oleh perusahaan perkebunan sawit untuk mengeringkan tanah sebelum ditanami.