TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot HM Prasetyo sebagai jaksa agung dilandaskan pada dua hal yakni kinerja dan kredibilitas.

Juru Bicara Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan bahwa harus diakui kejaksaan agung minim prestasi menjalankan fungsi penegakan hukumnya dibanding kepolisian yang justru banyak mengungkap kasus besar belakangan ini.

Dan yang lebih parah lagi, Kastorius mengatakan kredibilitas dan independensi Jaksa Agung HM Prasetyo dipertanyakan karena merupakan kader partai.

"Sejak diangkat oleh Jokowi, Jaksa Agung HM Prasetyo sudah menuai kontroversi," ujar Kastorius kepada Tribunnews.com, Minggu (25/10/2015).

Dijelaskan, dugaan publik akan terjadinya benturan kepentingan, antara penegakan hukum dan kepentingan parpol, tak terbantahkan khususnya ketika peran kejasaan agung turut diduga ikut bermain dalam upaya pengamanan kasus korupsi dana Bansos mantan Gubernur Sumut yang menyeret mantan Sekjen NasDem Rio Capella menjadi tersangka.

"Terus terang, citra penegakan hukum kita keseluruhan saat ini tersandera di kasus itu karena menyeret nama dan peran jaksa agung di dalam kasus Dana Bansos Sumut," jelasnya.

Tuntutan publik terhadap Jokowi untuk mencopot jaksa agung sangat beralasan demi masa depan penegakan hukum yang kredibel.

"Dan saatnya momentum tepat bagi Jokowi untuk mengembalikan posisi jaksa agung ke jalur profesional yang terbebas dari rentang kendali politik parpol koalisi pendukung," ujar Kastorius.

Lanjut Kastorius, Jokowi harus belajar dari SBY saat menjabat presiden RI yang selalu memilih jaksa agung dari jalur non partai demi kinerja dan kredibilitas lembaga strategis ini.

"Sudah hal yang lazim, partai koalisi pendukung selalu berupaya mengincar kursi jaksa agung untuk kepentingan proteksi sekaligus sumberdaya partai," katanya.

Menurutnya, saat ini menjadi momentum bagi Jokowi untuk menunjukkan ke publik soal komitmennya terhadap masa depan penegakan hukum di negara ini.

"Jokowi harus buktikan nyali politiknya untuk berani mengangkat jaksa agung dari jalur profesional dan menolak usulan partai koalisi bila menyodorkan kader partai untuk pengganti HM Prasetyo. Ini demi legitimasi Jokowi di masyarakat dan juga optimisme penegakan hukum yang kredibel di Indonesia," katanya.

Namun demikian, menurut Kastorius, pencopotan HM Prasetyo akan memiliki konsekuensi politik yang siginifikan khususnya di dalam soliditas koalisi pemerintahan dimana Jokowi dihadapkan pada dilema ibarat menarik benang dari tumpukan tepung namun tanpa menyerakkan tumpukan tepung itu sendiri.