TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu tahun Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dianggap belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi. Utamanya penyelamatan KPK.

Menurut Peneliti ICW, ‎Lalola Easter, dalam diskusi bertajuk " Setahun Pemerintahan Jokowi dan Masa Depan KPK", sedikitnya ada lima yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan menting ICW.

"Lima catatan itu adalah seleksi capim KPK, kriminalisasi pegiat‎ antikorupsi, revisi UU KPK, revisi peraturan terkait remisi dan kinerja kabinet kerja," kata Lalola, di Puri Imperium, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Mengenai seleksi capim KPK, Lalola menilai tidak perlunya melakukan seleksi ulang, meskipun pihaknya menemukan tiga nama calon yang memiliki rekam jejak berpotensi kontra pemberantasan korupsi.

Sebab kata Lalola seleksi ulang capim KPK‎ kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Karena hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu, anggaran dan belum tentu calon yang terpilih kemudian memiliki kualitas baik.

"Untuk itu, jangan sampai wacana seleksi ulang capim KPK, sebagaimana yang pernah berhembus pada seleksi Capim KPK 2014," kata Lalola.

Soal kriminalisasi, seharusnya kata Lalola, pernyataan Jokowi ‎terkait kriminalisasi dihentikan, diiringi langkah kongkrit oleh lembaga hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung.

Namun faktanya, dalam kasus dua Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto‎, misalnya, masih saja terus berlanjut.

Catatan buruk juga terlihat saat UU KPK terus disusik.

Menurut Lalola Presiden seharusnya bisa memastikan bahwa peraturan-peraturan hukum yang akan dibahas dan dihasilkam kabinet kerja, seusai dengan semangat antikorupsi.

Begitu juga dengan sikap pemerintah terhadap remisi pelaku korupsi.‎ Padahal selama ini telah dikuatkan dengan peraturan agar memperketat remisi napi koruptor.

Terakhir, kata Lalola lemahnya kontrol Jokowi terhadap anggota kabinetnya dan parpol pendukung.

Dalam merespon beberapa kondisi dan isu pemberantasan korupsi, sikap anggota kabinet Kerja dan parpol pendukung pemerintah kerap tidak sejalan dengan Presiden.

"Ini selain menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, juga menunjukan kurangnya ketegasan Presiden ‎dalam menyikapi prilaku tersebut.