TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski banyak pihak yang mengatakan lambannya kinerja pemerintah dalam menangani kabut asap namun Direktur Setara Institute Hendarji justru mengapresiasi kinerja pemerintah saat ini.

Tercatat, BNPB telah menghabiskan R. 500 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta terus berupaya untuk menyewa pesawat dan helikopter untuk menuntaskan bencana kabut asap.

Menurut Hendardi, banyak sebab yang mengakibatkan kabut asap ini terjadi.

Bisa dari faktor alam dan cuaca, bisa dari faktor perusahaan, dan masyarakat yang diperbolehkan untuk membuka lahan.

"Kami ingin katakan, penyebab kabut asap itu tidak mungkin tunggal. Makanya peran pemerintah sangat penting dan negara sudah paling depan mengambil tanggung jawab itu," ujarnya di Kantor Setara, Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Namun Hendarji mengatakan bahwa beberapa hal harus dibenahi oleh pemerintah. Pertama, penerapan UU 32/2009 tentang lingkungan hidup harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kedua, memperjelas turunan UU tersebut agar pemerintah daerah tidak salah menafsirkan pasal-pasal yang ada.

"Dalam UU memang tertera masyarakat dapat membuka lahan hanya 2 hektar. Tapi dalam kenyataannya, di Pergub dan di Perda itu ada yang mencapai 100 hektar. Ini kan sudah lain lagi tafsirnya," tambah Hendarji.

Ketiga, menurut Hendarji harus ada kepastian hukum kepada perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar dan menyebabkan kebakaran hutan meluas. Dirinya mencontohkan harusnya pemerintah dapat memberhentikan izin kelola perusahaan jika terbukti melakukan kesalahan.

Caption foto : Direktur Setara Institute, Hendarji (kanan) di Kantor Setara, Jakarta, Minggu (1/11/2015).