Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPU Bakal Undang 30 KPU Negara Sahabat Pantau Pilkada Serentak

Kegiatan ini sendiri akan melibatkan pemantau internasional, dan KPU luar negeri.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in KPU Bakal Undang 30 KPU Negara Sahabat Pantau Pilkada Serentak
Tribunnews.com/Imanuel Nicolas Manafe
Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut puncak kegiatan pilkada serentak, 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan kegiatan internasional.

Kegiatan ini sendiri akan melibatkan pemantau internasional, dan KPU luar negeri.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa tidak kurang dari 30 KPU dari negara sahabat dan semua kantor perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta, juga lembaga nasional turut memantau kegiatan Pilkada serentak.

"Kita mengajukan pada Presiden agar proses pembukaan bisa dilakukan di Istana," ucap Ketua KPU, di Kantor Presiden, usai bertemu Presiden, Selasa 3 November 2015 seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, kepada Tribun, Selasa (3/11/2015).

Rencanya, kata Ketua KPU, 8 Desember 2015 dilakukan workshop sehari untuk melaporkan kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Dan ada sesi sharing pengalaman Indonesia dengan negara sahabat," kata Ketua KPU.

Pada 9 Desember 2015, semua peserta akan dibawa ke tempat pemungutan suara yang terdekat dari Ibu Kota Jakarta, yakni di Depok dan Tangerang Selatan.

BERITA REKOMENDASI

"Kita akan kunjungi wilayah itu. Setelah kembali dari lapangan, akan ada diskusi dan evaluasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara," ucap Ketua KPU.

Lebih lanjut kata dia, secara umum, persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 telah berjalan dengan dengan baik.

"Kita sampaikan pada Presiden, semua sesuai jadwal," ujar Husni Kamil Manik

Saat ini, kata Ketua KPU, ada beberapa daerah yang tengah melaksanakan kampanye dan pelaksanaan distribusi logistik.

"Masalah yang muncul di daerah sudah ditangani dengan cepat. Terutama masalah perlunya menerbitkan kebijakan. Kami koordinasi dengan DKPP, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan kementerian terkait serta DPR RI," ucap Ketua KPU.


Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshisiqie, para anggota KPU dan Bawaslu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas