Presiden PKS Bantah Ingin Jegal Pemerintahan Jokowi
Sohibul mengatakan perencanaan APBN harus lebih baik. Aspek-aspek ketidakpastian harus diminimalisir.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan sikap kritis PKS atas RAPBN 2016 bukan untuk menjegal Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Sikap kritis kami merupakan upaya PKS memberikan kontribusi bagi bangsa. Agar APBN 2016 ini lebih kredibel dibandingkan APBN 2015," kata Sohibul Iman saat menyampaikan orasi politik dalam Mukernas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (3/11/2015).
Sohibul mengatakan perencanaan APBN harus lebih baik. Aspek-aspek ketidakpastian harus diminimalisir.
"Kita harus pastikan RAPBN kali ini memuat anggaran program-program yang berkesinambungan," ujarnya.
PKS, tutur Sohibul, melalui Fraksi PKS di DPR RI memberikan 18 poin catatan kepada pemerintah terkait RAPBN 2016.
"Poin-poin masukan tersebut menegaskan bahwa PKS tidak menolak RAPBN 2016, melainkan menerima dengan catatan," katanya.
Sedangkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak ada yang menolak RAPBN 2016.
Namun, fraksi-fraksi memberikan catatan yang tidak terpisahkan dalam pengesahan RAPBN 2016.
"Khususnya kita tidak sepakat pemerintah memasukkan PMN dalam APBN 2016 itu. Karena itulah, PMN dalam APBN 2016 dibekukan dan dibicarakan kembali dalam APBNP 2016. Barulah dengan itu, fraksi secara bulat menerima," ungkapnya.
