Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Setahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), revolusi mental mengalami stagnasi. Tak jelas pelaksanaanya dan tanpa hasil.

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Kastorius Sinaga, hal itu terlihat Para pejabat mulai dari level menteri hingga kepala daerah tampak tak termotivasi dengan ide revolusi mental.

Buktinya hampir tak ada terobosan perubahan, baik dari sisi peningkatan kualitas pelayanan birokrasi maupun dari aspek keteladanan sosial.

"Yang kita lihat justru makin parah. Korupsi politik makin merajalela, kompetisi diantara elit makin tinggi," ujar Kastorius kepada Tribun, Jumat (6/11/2015).

Sementara solidaritas dan gotong-royong memecahkan masalah bersama sangat minim seperti terlihat pada bencana asap tempo hari.

Dia melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak sendirian tanpa didukung semangat kerjasama dari para pembantunya.

Padahal, revolusi mental merupakan ikon gerakan politik Jokowi untuk mengubah perilaku, etos kerja dan solidaritas khususnya dari elit hingga ke masyarakat dalam rangka menuju perubahan dan perbaikan di segala bidang.

"Keadaan sosial dan ekonomi kita makin memburuk. Target-target pembangunan tampak sulit dicapai," jelasnya lebih lanjut.

Revolusi mental condong hanya tinggal dalam jargon dan mengundang sinisme masyarakat karena minus hasil. Ini berbahaya karena brevolusi mental itu identik dengan eksistensi Jokowi.
Bila masyarakat melihatnya sebagai program gagal, tentu itu akan menggerus kepercayaan publik Jokowi

Karena itu kata dia, Jokowi perlu mengambil langkah-langkah tegas tentang implementasi revolusi mental tersebut. Itu bisa dilakukan pada program2 unggulan yang diprioritaskan.

Masyarakat perlu diberi contoh konkret tentang perubahan pelayanan birokrasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sehari-hari. Seperti pengurusan ijin yang cepat, pelayanan kesehatan yang tanggap serta penindakan terhadap aparat birokrat yang tampak tidak disiplin menjalankan tugasnya.