TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) sakit hati dengan kabar pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama di Washington DC pada 26 Oktober 2015 menggunakan jasa lobi konsultan alias makelar dengan bayaran 80 ribu Dolar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar.

Kesedihan itu diantaranya diungkapkan Direktur Jenderal Amerika Eropa Kemenlu, Dian Triansyah Djani.

"Saya nggak tahu (tentang data Kementerian Kehakiman AS,-red). Tapi, saya orang yang termsuk sangat sedih karena sudah hampir setahun pesiapan kunjungan itu, yaitu sejak APEC 2014," kata Dian Atriansyah dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (7/11/2015) yang dihadiri Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi.

Jumpa pers digelar pihak Kemenlu menyusul adanya artikel yang menyebutkan pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Washington DC, AS pada 26 Oktober 2015 serta benefit kerjasama kedua negara, tidak terlepas adanya lobi dari jasa perusahaan konsultan di Singapura dan AS dengan bayaran 80 ribu Dolar AS.

Dian menegaskan, seluruh persiapan kunjungan dan pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama tersebut murni dipimpin Kemenlu RI.

Tidak ada lobi-lobi diplomatik, apalagi dengan pembayaran sejumlah uang kepada perusahaan jasa konsultan.

Ia pun membantah adanya peranan mantan Kepala Staf Kepresiden yang kini menjabat Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan dalam upaya lobi pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Obama itu.

"Seperti Menlu yang sudah menjawbab, bahwa sudah clear ini by rule process, kami tidak lakukan lobi. Ini terlalu mudah," ujarnya.

Menurutnya, persiapan Kemenlu telah dilakukan dengan menggunakan jalur resmi dengan proses yang panjang selama setahun terakhir.

Pertemuan Presiden Obama dan Jokowi Ddiawali adanya undangan lisan dari Presiden Obama kepada Jokowi di sela KTT APEC di Beijing 10 November 2014,kemudian disusul surat undangan langsung dari Presiden Obama untuk Presiden Jokowi, pertemuan Menlu RI dan AS, hingga sejumlah rapat Menlu dan kementerian atau lembaga RI terkait sebanyak 20 kali.

Dian Atriansyah Djani selaku Dirjen Amerika Eropa Kemenlu sendiri telah beberapa kali mengikuti rapat internal Kemenlu dan rapat dengan beberapa utusan Presiden Obama di Jakarta pada Agustus dan September 2015.

"Saya sudah bekerja sangat keras. Rapat sudah berapa banyak. Itu kita asumsikan sebagai suatu hal. Come on..," ujar Dian.

Dian Triansyah menampik jika kekecewaannya ini disebut sebagai rasa hati.

Dirinya hanya telah menjalankan tugas sebagai Dirjen secara profesional dan menyampaikan fakta dan data yang memang terjadi.

Diberitakan, dosen politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, London, Michael Buehler dalam artikelnya menyebutkan, adanya kontrak kerjasama dan pembayaran misterius 80 ribu Dolar AS yang diterima perusahaan konsultan di Las Vegas, R&R Partners dari perusahaan konsultan Singapura, Pereira International PTE Ltd.

Konsultan itu lah yang melobi akan mengkomunikasikan kebutuhan RI kepada AS, memfokuskan kerjasama di bidang keamanan, perdagangan, dan perekonomian.

Disebutkan, perusahaan Pereira International PTE Ltd sendiri mempunyai kedekatan dengan mantan Kepala Staf Kepresiden RI yang kini menjabat Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia menyebutkan, meski kunjungan Presiden RI ke AS menjadi wilayah kewenangan Menlu RI, namun Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat Kepala Staf Kepresiden lah yang kali pertama ke Washington DC pada Maret 2015 dalam rangka persiapan kunjungan Presiden Jokowi.