TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun berharap Partai Golkar segera mengakhiri dualisme internalnya sebelum pemilihan calon kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Ancol Agung Laksono, harus terus mendiskusikan rekonsiliasi yang tepat agar islah permanen bisa segera tercapai.

"Kalau Golkar ini menyatu, Insyaallah negara akan aman," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2015).

Menurut Misbakhun, saat ini seluruh kader Golkar selalu menjaga kedekatannya dengan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mengaku selalu menjaga hubungan baik dengan konstituennya di daerah pemilihan Jawa Timur II dengan menggelar berbagai kegiatan, seperti berbagi dengan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa.

"Tiap tahun kita adakan kegiatan dengan konstituen, masa sih masyarakat tidak memilih Golkar," ucap Misbakhun.

Namun, menurut dia, upaya yang dilakukan kader Golkar ini juga harus dibarengi dengan upaya pimpinan Golkar untuk kembali menyatukan internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurut dia, upaya menyatukan Partai Golkar ini juga merupakan bagian dari memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sebab, saat ini masyarakat sudah bosan dengan konflik Golkar yang berkepanjangan.

"Kalau kita memperjuangkan masyarakat seperti sekarang ini, insyaallah Golkar akan makin melekat di masyarakat," ucap dia.

Rekonsiliasi kedua kubu saat ini belum menemukan titik temu karena ada perbedaan pandangan terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan pengesahan munas Ancol dan mengembalikannya ke hasil munas Riau tahun 2009.

Kubu Agung menganggap putusan MA tersebut harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan munas baru karena masa kepengurusan munas Riau akan segera berakhir.

Sementara itu, Aburizal menganggap putusan MA berarti mengembalikan Golkar ke Munas Bali yang diselenggarakan kubunya pada 2014 lalu. Sebab, putusan Pengadilan Tinggi sudah mengesahkan pelaksanaan Munas Bali. (Ihsanuddin)